Pajak Hotel Indonesia: PBJT, PPN, Servis

Tiga label menjawab pertanyaan berbeda

Cara tercepat menciptakan kesalahan adalah menempatkan PBJT, PPN, dan service charge dalam satu kolom bernama “pajak.” Pisahkan sejak keputusan harga pertama sampai tanda terima tamu dan rekonsiliasi bulanan.

Item	Pengendali	Bukti yang disimpan	Pertanyaan yang harus dijawab properti
PBJT atas jasa hotel	Kerangka nasional ditambah Perda kabupaten atau kota terkini serta petunjuk pelaksanaannya	Perda terkonsolidasi terkini, petunjuk Bapenda, catatan pendaftaran dan pelaporan	Apakah penyerahan ini objek PBJT daerah, tarif lokal apa yang berlaku, dan apa dasar pengenaan pajak lokalnya?
PPN	Undang-undang PPN nasional dan aturan Kementerian Keuangan terkini, diterapkan pada penyerahan serta wajib pajak tertentu	Posisi pendaftaran pajak, kontrak, invoice, dan dukungan klasifikasi	Apakah akomodasi yang memenuhi syarat ini sudah diperlakukan sebagai objek pajak daerah, atau penyerahan terpisah yang tetap berada dalam PPN?
Service charge	Tarif atau kebijakan yang diadopsi properti, pengungkapan kepada tamu, dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku	Kebijakan yang disetujui, tampilan harga, kolom tanda terima, catatan distribusi pekerja	Apakah properti mengenakannya, dengan jumlah yang diungkapkan, atas dasar apa, dan bagaimana didistribusikan serta dicatat?
Harga akhir tamu	Penawaran properti, tampilan channel booking, konfirmasi, dan aturan konsumen yang berlaku	Tangkapan layar atau catatan harga, konfirmasi booking, dan tanda terima	Apakah harga yang dikutip inklusif, eksklusif, atau dinyatakan “++”, dan dapatkah staf menjelaskan jumlah akhir sebelum booking?

Tabel ini adalah dokumen penyiapan, bukan jawaban pelaporan. Teks hukum yang berlaku, otoritas lokal, dan penasihat yang memenuhi syarat mengendalikan jawaban untuk properti nyata.

Lihat harga menurut tanggal di demo Kiyo

PBJT bersifat lokal, walaupun kerangkanya nasional

UU No. 1 Tahun 2022 menata ulang pajak daerah dan memperkenalkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang lazim disingkat PBJT. Jasa perhotelan termasuk objek PBJT.

Undang-undang nasional menetapkan 10 persen sebagai tarif maksimum PBJT untuk jasa perhotelan. Batas itu bukan tarif yang harus dipungut setiap hotel. Peraturan Daerah terkini pada kabupaten atau kota terkait menetapkan tarif lokal yang berlaku dan rincian pelaksanaan. Properti di Badung tidak boleh mengambil jawaban dari Jakarta, dan properti di tempat lain di Bali tidak boleh menganggap surat edaran Badung berlaku di sana.

Karena itu rantai bukti Anda harus memiliki dua tingkat:

Undang-undang nasional yang mengklasifikasikan pajak.
Peraturan daerah terkini dan petunjuk resmi daerah yang berlaku pada lokasi serta kegiatan properti.

Simpan teks yang terkonsolidasi, bukan hanya posting blog lama atau tangkapan layar. Peraturan lokal dapat diubah, dan surat edaran pelaksanaan dapat menjelaskan aturan sebagaimana berlaku pada tanggal penerbitannya.

Badung menunjukkan mengapa tanggal penting. Perda Badung No. 7 Tahun 2023 dan surat edaran Bapenda 2024 adalah sumber resmi yang berguna untuk aturan sebelumnya. Namun Perda Badung No. 8 Tahun 2025 ditetapkan pada 22 Desember 2025 dan tercantum sebagai berlaku. Properti harus memverifikasi teks terkonsolidasi dan ketentuan efektif dengan Bapenda Badung atau penasihatnya, bukan menyalin surat edaran sebelumnya ke konfigurasi hari ini.

PPN bergantung pada penyerahan, bukan kata “hotel”

PMK 70/PMK.03/2022 menjelaskan batas nasional antara barang dan jasa tertentu yang dikenai pajak daerah dan yang dikenai PPN. Jasa hotel yang menjadi objek pajak daerah tidak dikenai PPN.

Ruang lingkup hotel dalam peraturan tersebut mencakup bentuk akomodasi yang lazim dan fasilitas yang berkaitan langsung dengan masa tinggal. Peraturan itu juga mengidentifikasi pengecualian. Contohnya mencakup penyewaan ruang hotel tertentu untuk kegiatan di luar tujuan jasa hotel, serta jasa perjalanan atau tur yang dijalankan hotel. Kegiatan yang dikecualikan itu dapat masuk perlakuan PPN, bukan perlakuan pajak daerah untuk jasa hotel yang memenuhi syarat.

Itu menghasilkan aturan praktis: klasifikasikan penyerahan sebenarnya sebelum memilih kolom pajak.

Untuk setiap tagihan pada folio atau invoice, tanyakan:

Apakah tamu membayar akomodasi atau fasilitas yang berkaitan langsung dengan masa tinggal?
Apakah properti menyewakan ruang untuk kegiatan yang diklasifikasikan terpisah?
Apakah properti menjual jasa perjalanan atau tur?
Apakah badan hukum lain memasok item tersebut?
Entitas mana yang menerbitkan invoice dan menerima jumlah tersebut?
Apa kata aturan nasional dan lokal terkini mengenai kegiatan itu secara tepat?

Jangan gunakan “pelanggan menginap di hotel” sebagai keseluruhan klasifikasi. Satu malam kamar dan tur yang dioperasikan terpisah dapat muncul dalam satu perjalanan tamu tetapi memerlukan analisis berbeda.

Artinya kalimat aman bukan “hotel Indonesia tidak mengenakan PPN.” Kalimat yang lebih sempit adalah: jasa hotel yang memenuhi syarat sebagai objek pajak daerah berada di luar PPN menurut PMK 70/2022, sementara penyerahan yang dikecualikan atau diklasifikasikan terpisah harus diperiksa berdasarkan faktanya sendiri.

Service charge bukan tarif pajak

Service charge hotel, yang sering disebut uang servis, adalah jumlah yang ditambahkan bisnis pada harga yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang diadopsinya. Uang itu tidak menjadi PBJT atau PPN hanya karena muncul di samping keduanya pada tanda terima.

Permenaker No. 7 Tahun 2016 mengatur uang servis pada usaha hotel dan restoran di hotel. Penjelasan resmi Kementerian membedakan hal penting: peraturan berlaku ketika usaha tersebut mengenakan uang servis; peraturan tidak menciptakan aturan nasional bahwa setiap hotel harus menambah persentase sama pada setiap harga.

Jika properti mengenakan service charge, peraturan juga menciptakan kewajiban distribusi kepada pekerja dan administrasi. Ini menjadikan service charge pertanyaan harga tamu sekaligus catatan tenaga kerja. Manajemen harus mendokumentasikan:

siapa yang menyetujui biaya;
persentase atau jumlah serta dasarnya;
produk dan jasa yang dicakup;
bagaimana biaya tampil sebelum booking dan pada tanda terima;
bagaimana uang servis yang terkumpul dicatat; dan
bagaimana distribusi pekerja yang diwajibkan serta alokasi yang diizinkan dikelola.

Penasihat pajak harus mengonfirmasi bagaimana service charge berinteraksi dengan dasar PBJT lokal. Penasihat ketenagakerjaan atau profesional payroll yang memenuhi syarat harus mengonfirmasi kepatuhan distribusi. Jangan menganggap label pada tanda terima cukup sebagai bukti untuk salah satu pertanyaan itu.

Mengapa “10% plus 10% sama dengan 21%” bukan aturan nasional

Orang sering menjelaskan “++” dengan mengatakan service charge 10 persen ditambahkan lebih dulu lalu pajak 10 persen dihitung dari jumlah yang sudah membesar. Aritmetika urutan spesifik itu adalah 21 persen di atas harga awal. Namun setiap masukan mengandung keputusan yang mungkin tidak berlaku pada properti:

tarif PBJT lokal harus benar-benar 10 persen;
properti harus benar-benar mengenakan service charge 10 persen;
service charge harus menjadi bagian dasar PBJT menurut aturan dan fakta yang berlaku; dan
harga awal harus mengecualikan kedua jumlah tersebut.

Jika salah satu masukan berubah, hasilnya berubah. Kerangka nasional tidak memerintahkan setiap hotel Indonesia menambahkan 21 persen universal.

Ilustrasi A: PBJT dihitung atas harga kamar sebelum service charge

Asumsi hanya untuk ilustrasi:

harga kamar dasar yang ditampilkan: Rp1.000.000;
service charge properti: 10 persen dari harga kamar;
asumsi tarif PBJT lokal: 10 persen;
asumsi perlakuan lokal: dasar PBJT tidak memasukkan service charge.

Perhitungan:

service charge: Rp100.000;
PBJT: Rp100.000;
jumlah akhir: Rp1.200.000.

Tambahan sama dengan 20 persen dari harga awal menurut asumsi ini.

Ilustrasi B: PBJT dihitung atas harga kamar ditambah service charge

Gunakan tiga asumsi pertama yang sama, tetapi asumsikan aturan lokal serta fakta yang berlaku memasukkan service charge dalam dasar PBJT.

Perhitungan:

service charge: Rp100.000;
dasar PBJT: Rp1.100.000;
PBJT: Rp110.000;
jumlah akhir: Rp1.210.000.

Tambahan sama dengan 21 persen dari harga awal dalam urutan khusus ini. Ilustrasi menunjukkan mengapa pertanyaan dasar pengenaan pajak penting. Ilustrasi tidak menetapkan urutan mana yang harus digunakan properti.

Ilustrasi C: harga yang diiklankan sudah inklusif

Misalkan tamu melihat harga akhir Rp1.210.000 dan penawaran dengan jelas menyatakan pajak serta servis sudah termasuk. Front desk tidak boleh menambahkan dua baris itu lagi saat pembayaran. Rincian akuntansi harus dihitung mundur dari total inklusif menggunakan tarif terverifikasi properti, kebijakan service charge, dan metode dasar pajak.

Ini adalah tempat umum terjadinya ketidakcocokan channel booking. Satu layar dapat menyimpan harga dasar sementara yang lain menampilkan harga akhir. Sebelum membandingkan harga langsung dan channel, petakan tepatnya apa yang dimasukkan setiap tampilan. Panduan booking langsung memberi pemeriksaan jalur tamu yang berguna, dan panduan pembayaran lokal membantu memperjelas jumlah pembayaran serta langkah konfirmasi.

Lihat catatan booking di demo Kiyo

Lembar kerja penyiapan pajak hotel

Gunakan lembar kerja ini untuk setiap properti dan setiap lini pendapatan yang berbeda secara material. Jangan mengisinya dari ingatan.

1. Identifikasi tempat dan entitas hukum

Catat kabupaten atau kota, alamat properti, entitas operasional, rincian pendaftaran pajak, izin, dan entitas yang berkontrak dengan tamu. Jika restoran, spa, meja tur, atau penyedia transportasi adalah entitas terpisah, catat sebelum mengklasifikasikan tagihan.

2. Simpan sumber klasifikasi nasional

Simpan aturan nasional resmi terkini yang mendukung perlakuan tersebut. Untuk batas PBJT dan PPN yang dibahas di sini, simpan teks resmi terkini UU No. 1 Tahun 2022 dan PMK 70/2022, termasuk perubahan kemudian yang diidentifikasi peninjau.

3. Simpan aturan lokal terkini

Peroleh Perda terkonsolidasi terkini dan peraturan atau panduan Bapenda terkait. Catat:

nomor dan tanggal dokumen;
tanggal efektif;
tarif terkini untuk objek terkait;
rumusan dasar pengenaan pajak;
pengecualian atau kasus khusus;
proses pelaporan dan pembayaran;
kontak atau penasihat lokal yang mengonfirmasi penafsiran; dan
tanggal berikutnya untuk memeriksanya kembali.

Jangan mengandalkan kutipan hasil pencarian. Simpan dokumen resmi atau tautan resmi dan ketentuan tepat yang dipakai.

4. Tetapkan kebijakan service charge

Jika properti mengenakan service charge, tulis jumlah atau persentase, dasar, jasa yang dicakup, bahasa pengungkapan, perlakuan akuntansi, serta proses distribusi pekerja. Konfirmasikan kebijakan dengan penasihat pajak, ketenagakerjaan, dan payroll sebagaimana sesuai.

Jika properti tidak mengenakannya, jangan membuat baris service charge hanya karena hotel tetangga memakai “++”.

5. Klasifikasikan setiap lini pendapatan

Buat daftar dari tanda terima tamu nyata. Masukkan kamar, sarapan, extra bed, transfer bandara, spa, tur, sewa ruang rapat, barang ritel, tagihan restoran, serta lini material lain. Untuk masing-masing, catat:

pemasok dan penerima;
deskripsi yang dilihat tamu;
objek PBJT atau bukan, dengan sumber;
perlakuan PPN, dengan sumber;
perlakuan service charge;
dasar pajak atau biaya;
tarif atau jumlah;
tampilan inklusif atau eksklusif; dan
tujuan tanda terima serta buku besar.

Satu klasifikasi untuk “pendapatan hotel” tidak cukup ketika properti menjual penyerahan berbeda.

6. Uji harga di setiap jalur tamu

Jalankan sampel booking yang sama melalui situs properti, OTA, penawaran walk-in, dan invoice manual. Catat harga pertama yang ditampilkan, harga konfirmasi, serta jumlah yang ditagih. Tamu tidak boleh menemukan tambahan wajib yang tidak diungkapkan pada langkah akhir.

Jika properti meninjau perangkat lunak serta penyiapan operasional yang lebih luas, panduan memilih PMS memberi metode netral untuk memeriksa kebutuhan. Klasifikasi pajak tetap membutuhkan bukti hukum dan persetujuan sendiri; pemilihan perangkat lunak tidak menjawabnya.

7. Setujui sebelum konfigurasi

Pemilik atau pimpinan keuangan, penasihat pajak yang memenuhi syarat, dan peninjau lokal terkait harus menyetujui sumber, tarif, dasar, serta aturan tampilan. Catat tanggal persetujuan. Saat hukum atau penawaran properti berubah, buka kembali lembar kerja, bukan mengubah persentase diam-diam.

Konfigurasikan hanya perlakuan yang disetujui

Setelah properti menyetujui perlakuan hukumnya, konfigurasikan PBJT, service charge, dan PPN yang berlaku terpisah sebagai item berbeda. Jangan menganggap label perangkat lunak menentukan klasifikasi hukum atau dasar pajak. Jalankan satu booking sampel melalui perhitungan, konfirmasi, dan tanda terima aktual, lalu bandingkan setiap baris dengan perlakuan tertulis penasihat sebelum memakai pengaturan untuk tamu.

Periksa setiap OTA secara terpisah. Pengaturan PMS atau properti belum tentu menulis ulang konfigurasi pajak dan service charge di extranet OTA. Bandingkan harga pertama yang ditampilkan OTA, konfirmasi, serta jumlah yang ditagih dengan jalur langsung dan walk-in properti.

Rekonsiliasi tampilan tamu dengan catatan pelaporan

Pada akhir bulan, pilih sampel booking dari rute berbeda. Untuk setiap booking, telusuri:

harga yang diiklankan;
konfirmasi booking;
folio atau tanda terima;
jumlah yang ditagih;
catatan service charge;
catatan serta pelaporan PBJT; dan
invoice PPN untuk penyerahan yang diklasifikasikan terpisah.

Selidiki perbedaan. Ketidakcocokan dapat berasal dari harga yang ditetapkan inklusif pada satu channel dan eksklusif pada yang lain, service charge pada baris salah, kegiatan yang dipasok terpisah diklasifikasikan sebagai akomodasi, atau tarif lokal lama yang tertinggal dalam template.

Jangan “memperbaiki” perbedaan dengan mengubah tanda terima sampai fakta hukum dan transaksi dipahami. Simpan catatan asli dan dokumentasikan koreksi yang disetujui.

Pertanyaan yang harus diajukan pemilik kepada penasihat

Bawa pertanyaan serta dokumen yang spesifik. Pertanyaan samar “Apakah pajak kami benar?” sulit dijawab.

Tanyakan:

Perda dan aturan pelaksanaan terkini mana yang mengatur properti ini hari ini?
Berapa tarif untuk setiap objek PBJT yang kami jual?
Apakah dasar PBJT lokal memasukkan service charge kami dalam fakta ini?
Fasilitas terkait kamar mana yang termasuk jasa hotel yang memenuhi syarat?
Sewa, tur, transport, atau kegiatan lain mana yang memerlukan analisis PPN terpisah?
Bagaimana harga inklusif harus dirinci pada tanda terima dan pembukuan?
Apakah kebijakan service charge serta distribusi pekerja kami mematuhi aturan ketenagakerjaan saat ini?
Dokumen apa yang harus disimpan, dan berapa lama?
Perubahan hukum, izin, entitas, atau produk apa yang memerlukan tinjauan baru?

Tuliskan jawaban penasihat di samping sumber dan tanggal. Jawaban tanpa sumber sulit dipertahankan setelah pergantian staf.

Gunakan lembar kerja sebelum mengubah persentase

Lengkapi lembar kerja penyiapan pajak hotel bersama penasihat yang memenuhi syarat dan peroleh sumber lokal terkini sebelum mengubah tarif yang dilihat tamu, tanda terima, atau pengaturan pelaporan. Panduan ini memberi pertanyaan; hukum, lokasi, dan fakta bisnis Anda saat ini yang menentukan jawaban.

Buka lembar kerja penyiapan pajak hotel

Coba demo Kiyo

Bacaan terkait

Tambahkan Kiyo ke sumber pilihan di Google

Pajak hotel di Indonesia: pisahkan PBJT, PPN, dan service charge sebelum menghitung